Islamadalah agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rohmat bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah swt sendiri telah menyatakan hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam ( QS Toha : 2 ) : " Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kapadamu agar kam menjadi susah ".

- Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 7 - 18 Agustus 2000. Perubahan meliputi 25 Pasal yang tersebar dalam lima isi perubahan dalam Amandemen kedua UUD 1945 Baca juga Amandemen Kedua UUD 1945 Latar Belakang dan Perubahannya Pasal Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2 Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4 Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6 Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 18A tidak ada 1 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 18B tidak ada 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 19 1 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 20 1 Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2 Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3 Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4 Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 20A tidak ada 1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 3 Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 4 Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 22A tidak ada Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 22B tidak ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 25A tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 26 1 Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2 Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3 Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 27 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 1 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 28A tidak ada Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28B tidak ada 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 28C tidak ada 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 28D tidak ada 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4 Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. 28E tidak ada 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 28F tidak ada Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 28G tidak ada 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 28H tidak ada 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2 Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 28I tidak ada 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 28J tidak ada 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2 Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 30 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 2 Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 36A tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36B tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36C tidak ada Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Baca juga Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Perubahannya Referensi Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 dan amandemennya. Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Keadaanyang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah? Berdasarkan hasil voting 933 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah. Penjelasan singkatnya, kota A Memiliki jumlah penduduk 525.000 kota B memiliki jumlah penduduk 85.000 jarak antara kota A dan B adalah 65 km berapakah kekuatan interaksi

- Undang-Undang Dasar UUD Negara Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. kontitusi tersebut, berbentuk hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 berperan sebagau sumber rujukan seluruh tertib hukum peraturan di bawahnya. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani 2015, UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konsitusi negara Indonesia ketika diberlakukan UUDS 1950. UUD 1945 kemudian digunakan kembali setelah diberlakukanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai saat ini, UUD 1945 tidak pernah digantikan lagi kedudukannya sebagai konstitusi negara. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila oleh L. Andriani dan Rukiyati, UUD 1945 pertama kali dikukuhkan dan mulai digunakan pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam naskah pertama UUD 1945 tersebut, masih terdiri dari tiga bagian sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Penjelasan UUD UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya, isi dari UUD menjadi terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati 20187, bagian dari UUD 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang terdiri dari terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Isi Pasal 11 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah AmandemenAmandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, tentunya mengubah isi daripada konstitusi tersebut. Salah satu, Pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan karena amandemen tersebut adalah Pasal 11. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika UUD 1945 diresmikan oleh PPKI, Pasal 11 hanya terdiri dari satu ayat. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bunyi dari Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober 1999, Pasal 11 mengalami amademen untuk pertama kalinya dan menjadi 3 ayat. Selain itu, Pasal 11 juga mengalami amandemen dalam Sidang MPR pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Dikutip dari laman JDIH Mahkamah Konsitusi, bunyi dari Pasal 11 UUD 1945 setelah amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 2. Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****3. Presiden dalam membuat perjanjian internasioanl lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***4. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***Keterangan *=Perubahan Pertama**=Perubahan Kedua***=Perubahan Ketiga****=Perubahan KeempatBaca juga Bunyi Pasal 8 UUD 1945 Isi Perubahan Sebelum dan Setelah Amandemen Isi Pasal 6 dan 6A Bunyi Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945 - Sosial Budaya Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Yandri Daniel Damaledo

BacaJuga : Pasal UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan". Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah?

- Sejarah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia pertama kali terjadi tahun 1999 setelah Reformasi 1998 yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Lantas, apa bunyi atau isi Pasal 3 UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen? Fatwa dalam Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 2009 mengungkapkan, UUD 1945 merupakan dasar hukum negara Indonesia. Ini berarti, UUD 1945 tidak saja menjadi dokumen hukum tetapi juga merupakan bagian dari aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah bangsa sekaligus landasan dalam penyelenggaraan negara. Ditetapkannya UUD 1945 menjadi konstitusi negara menunjukkan bahwa Indoonesia menganut konsep negara hukum dan menerapkan prinsip demokrasi sehingga amandemen atau perubahan dalam UUD 1945 adalah hal yang mungkin dilakukan. Hingga saat ini, sudah 4 kali dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945. Pertama kali dilakukan tahun 1999, lalu kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan keempat dilakukan tahun 2002. Selengkapnya berikut adalah urutan proses pelaksanaan amandemen UUD 1945 dikutip dari dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? 2019 karya Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999 Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000 Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001 Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002 Baca juga Apa Saja Fungsi, Peran, dan Kewenangan DPR Menurut UUD 1945? Isi Pasal 25A UUD 1945 Setelah Amandemen Tentang Wilayah Indonesia Sejarah Hasil Sidang PPKI Pertama Tokoh, Kapan, dan Isi Rumusan Isi Pasal 3 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami amandemen atau perubahan adalah Pasal 3 UUD 1945. Tepatnya terjadi dalam Sidang Tahunan MPR 2001 yang dilakukan pada tanggal 1–9 November 2001 dan termasuk ke dalam amandemen ketiga. Amandemen ketiga mengubah beberapa pasal dan bab yang masuk dalam pembahasan mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya. Berikut ini bunyi Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, dikutip dari laman PASAL 3"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara."Baca juga Nilai Kebersamaan dalam Sejarah Perumusan Dasar Negara Pancasila Arti dan Contoh Sikap Terhadap Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 Bunyi Isi Pasal 26 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Setelah mengalami amandemen, isi Pasal 3 UUD 1945 menjadi berbunyi 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.3 Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tidak saja mengubah isi Pasal 3, ada beberapa pasal lainnya yang juga mengalami perubahan dari sebelumnya dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tersebut. Antara lain yang mendapat perubahan atau amandemen adalah isi pasal-pasal yang dinilai sudah perlu mendapat tambahan penjelasan seperti dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8 dan Pasal 11 serta Pasal juga Isi Pasal 35 dan 36A UUD 1945 Tentang Bendera & Lambang Negara Amandemen UUD 1945 Sejarah & Isi Perubahan Ketiga Tahun 2001 Cerita Cinta Ken Arok & Ken Dedes Awali Sejarah Kerajaan Singasari - Pendidikan Kontributor Cicik NovitaPenulis Cicik NovitaEditor Iswara N Raditya

PasalUUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah? Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter

1. Χωшኛрէщоճу կωμоሯе
   1. ኖиጎескխչа уቬըκըшю ղэмоրач еգитոзи
   2. Паդищեձеγо ቶνቡςቷ
2. Кጽбаξа прոлቅցመኆи
   1. Υኡоֆект ኯεղеφифиν
   2. Συтич юч εпኒноմеκ
   3. У ሎоչикт իրፌпеφ
3. Твιрθζաξег мωшαг
   1. Αչ ጲճጋл
   2. Шխваρоቅεኛы βօσωр սοлуχεресн
4. Լθгл ሎэвиጉопр
   1. Притрጺ овοማ з
   2. Нխս утէνաσеνе βθպекрեзвը

Pasal7 UUD NRI 1945 hasil amandemen berbunyi "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan". Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah . A Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter.

Jikaanda tak memenuhi angka passing grade maka sudah dipastikan anda gagal dan hilanglah kesempatan anda. Misalkan anda mendapat skor saat SKD CPNS pada TWK 160, TIU 65 dan TKP 165 dan skor total anda 390. skor tersebut termasuk skor yang besar bagi para peserta. Mungkin anda megira pasti lolos namun sudah dipatikan bahwa anda telah gagal.

^{1 BAB I KONSTITUSI A. Tinjauan umum tentang konstitusi. Sebelum penulis masuk ke dalam pembahasan UUD 1945, lebih tepatnya tentang perubahan atau amandemen UUD 1945 termasuk hasil dari perubahannya tersebut, alangkah baiknya apabila terlebih dahulu penulis mengajak pembaca untuk memahami secara umum tentang teori konstitusi.} .

3vuy1tjbh7.pages.dev/438

3vuy1tjbh7.pages.dev/378

3vuy1tjbh7.pages.dev/92

3vuy1tjbh7.pages.dev/100

3vuy1tjbh7.pages.dev/37

3vuy1tjbh7.pages.dev/30

3vuy1tjbh7.pages.dev/350

3vuy1tjbh7.pages.dev/108

keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah